Home > Uncategorized > Rapat Koordinasi LPJK Nasional dengan LPJK Provinsi dalam Rangka Klarifikasi Masuk Raperlem LPJK

Rapat Koordinasi LPJK Nasional dengan LPJK Provinsi dalam Rangka Klarifikasi Masuk Raperlem LPJK

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Oktober 2012 LPJK Nasional di The Media Hotel & Towers, Jakarta menyelenggarakan kembali Rapat Koordinasi yang kedua dengan LPJK Provinsi dalam rapat ini membahas terkait Rancangan Peraturan Lembaga (Raperlem) tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana, Perencana dan Pengawas, serta Tenaga Kerja.

Acara yang kedua ini mangklarifikasi hasil masukan dari LPJK Provinsi yang telah dikirimkan ke LPJK Nasional.

Ketua LPJK Nasional telah membuka acara tersebut dengan menyampaikan bahwa beberapa usulan yang telah diajukan oleh beberapa LPJK Provinsi telah disetujui dan dimasukkan dalam Raperlem tersebut, namun hal ini akan dibahas dalam Rapat Pengurus LPJK Nasional serta akan disampaikan kepada Dewan Pengawas LPJK Nasional.

Beberapa dari LPJK Provinsi seperti Sumut, Kaltim, Jateng, Jabar, NTB, Bengkulu, Aceh, Bali, Papua, DIY, Sulut, Sulteng, serta LPJK Provinsi lainnya telah menyampaikan klarifikasi terkait masukan Raperlem tersebut agar beberapa hal yang menjadi kendala dilapangan yang belum diatur akan diatur dalam Raperlem tersebut.

Setelah acara hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, pada hari ini 23 Oktober 2012 melanjutkan acara rapat koordinasi LPJK Nasional dengan LPJK Provinsi serta dengan Asosiasi Kelompok Unsur Tingkat Nasional.

Pada kesempatan yang sama Dewan Pengawas LPJK Nasional juga turut hadir dalam pembahasan Raperlem tersebut, untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi masukan yang diberikan oleh Asosiasi Kelompok Unsur Tingkat Nasional dan LPJK Provinsi.

Beberapa Asosiasi Kelompok Unsur Tingkat Nasional mengharapkan beberapa hal yang manadi substansi eksitensi asosiasi terkait pelaksanaan sertifikasi dan registrasi agar dimasukkan dalam Raperlem tersebut sebelum diterbitkanya, seperti keterlibatan penandatangan dalam sertifikasi, pemberian logo asosiasi dalam sertifikat, pemberian nomor registrasi asosiasi serta beberapa hal terkait kewenangan dalam verifikasi dan validasi awal asosiasi.

Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengawas LPJK Nasional telah menampung seluruh masukkan yang diajukan Asosiasi Kelompok Unsur Tingkat Nasional untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pengurus LPJK Nasional terkait penetapan Raperlem tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.