Home > Uncategorized > LPJK Genjot Kualitas Jasa Konstruksi

LPJK Genjot Kualitas Jasa Konstruksi

OK-LPJKLembaga Pembangunan Jasa Konstruksi (LPJK) bertekad meningkatkan kualitas pelayanan jasa konstruksi. Memasuki era Kabinet Kerja yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh jajaran LPJK dan mitra terkait diminta untuk terus bekerja, bekerja, dan bekerja.

Acara pertemuan dan silaturakim yang di gelar di Hotel Santosa, Senggigi kemarin (22/11) dihadiri oleh seluruh pengurus LPJK-P se-Indonesia. Dalam acara tersebut, tidak hanya menampung aspirasi dan masukan dari para peserta. Juga, memecahkan permasalahan yang akan dihadapi bersama dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Pertemuan ini sangat membahagiakan, berawal dari ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi secara langsung, akhirnya kita mampu bertemu dan duduk bersama,” kata Ir. H. Mohammad Rum, MT selaku Ketua LPJK-P NTB.

Rum mengatakan, LPJK adalah komponen kegiatan sektor konstruksi yang memiliki karakter dinamik. Dimana, begitu banyak perubahan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan intensitas. Sehingga hal tersebut harus diakomodasikan dengan baik.

“Semua peraturan dibuat bersama, tidak ada satu peraturan yang dibuat oleh satu orang,” jelasnya.

Diakuinya, sebelum tahun 1999 pekerjaan jasa konstruksi dapat dilakukan siapa saja. Dimana proses pembinaan dan wadah partisipasi yang tidak jelas, memberikan dampak pada masa itu ketidakteraturan yang tidak terlalu terasa. Karena jumlah pekerjaan konstruksi masih relatif kecil.

Beda dengan sekarang, dimana Indonesia menguasai pangsa pasar konstruksi sebesar Rp 500 triliun atau sekitar 70 persen. Sehingga, lanjutnya, fokus perhatian sangat diperlukan agar dinamika perubahan dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat. Dimana waktu akan terasa efektif apabila saling mengedepankan persamaan daripada larut memperdebatkan perbedaan. Karena pada prinsipnya, LPJK-P se-Indonesia memiliki prinsip yang sama, namun cara mewujudkannya yang berbeda-beda.

Dalam menghadapi MEA 2015, lanjutnya, perlu diadakan terobosan-terobosan baru, walau tidak secara tertulis karena akan melanggar etika persaingan usaha. Rum berharap adanya adat kepatuhan antara LPJK-P se Indonesia.

“Hal ini akan kita kedepankan agar mereka (LPJK-P, red) yang lain tidak kemari, semacam solidaritas saja,” katanya.

Dia tidak ingin orang-orang daerah hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Selain itu juga diharapkan adanya intervensi dari pemerintah daerah dalam upaya menciptakan daya saing. Sehingga tercipta orang-orang yang mengantongi sertifikat. “Ini yang sedang digalakan, agar orang NTB memiliki sertifikat,” ujarnya.

Dia mengaku, saat ini jumlah orang di NTB yang memiliki sertifikat masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas untuk mendapatkan sertifikat, yang notebenenya memerlukan biaya yang cukup besar. “Salah satunya para tukang, mandor akan disubsidi dari pemda, sehingga tidak perlu keluar duit,” jelasnya.

Hal ini merupakan akses kedepan, tapi kendalanya pembinaannya masih kurang. Padahal dampak kedepannya akan terlihat, hanya perlu proses. Selain itu, diharapkan pula 20 orang Assesor yang ada di NTB turut mampu mencetak dan meningkatkan para tukang yang belum bersertifikat.

“Mungkin bisa kemana-mana, bahkan tukang kita bisa ke Malaysia dengan gradenya penghasilan mereka akan lebih tinggi,” jelasnya. Hal senada dikemukakan Ir Sarwono, MT selaku staf ahli Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI).

Ia menjelaskan kehadirannya tidak hanya menangani dan menyelesaikan sengketa konstruksi. Tetapi turut mempererat hubungan antar sesama pengurus LPJK-P untuk bersatu dalam menyambut MEA 2015. “Kita harus bersatu dan sebagai contoh untuk menampung pendapat tiap anggota,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, LPJK-N Ir. Triwijayanto, MT mengatakan ujung tombak LPJK-N adalah LPJK-P se-Indonesia. Sehingga aspirasi yang ditampung dalam silaturakhim tersebut dapat langsung tersampaikan ke pemerintah melalui perwakilan BADAPSKI dan Pembina LPJK-N.

Lombok, tambahnya, memiliki peran sangat penting dalam menyuarakan ujung tombak LPJK-N yang terletak di LPJK-P. Sehingga kedepannya hal yang sudah baik untuk selalu dipertahankan. Selain itu dia mengaku bosan lantaran hal yang bahas selalu terkait sertifikasi bertahun-tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan belum maksimal.

“Jangan hanya meminta fasilitas saja, tapi kita juga harus bercermin apa saja yang menjadi kekurangan,” himbaunya. Sedangkan menurut Yayak Supriyatna, selaku Pembina LPJK-N mengatakan, apa yang disampaikan oleh LPJK-N dan pengurus LPJK-P bisa dirangkum dan sebagai masukan ke pemerintah daerah. Bahwa kedepannya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh nasional bisa diaplikasikan juga di daerah.

“Terkadang apa yang difikirkan nasional terlihat mudah, belum tentu mudah dilaksanakan di daerah,” pungkasnya. (Lombok Pos #24112014)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.