Home > berita > DIKSUSI NASIONAL “Pelajaran Gempa Yogyakarta dan Lombok untuk Keselamatan Indonesia”

DIKSUSI NASIONAL “Pelajaran Gempa Yogyakarta dan Lombok untuk Keselamatan Indonesia”

Pembelajaran bukan hanya dari gempa Jogja dan Lombok tapi juga gempa-gempa sebelumnya seperti gempa Aceh 2004, Nias 2005, Pangandaran 2006 dan lainnya bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana gempa dan tsunami. Melalui diskusi ini diharapkan oleh Ir. Ruslan Rivai, MM. selaku Ketua LPJKN mencuat beberapa pemikiran untuk mewujudkan Indonesia yang selamat dan tangguh terhadap bencana, upaya penanganan serta pemanfaatan teknologi serta inovasinya. Pelajaran bahwa membangun rumah atau bangunan publik harus sesuai dengan kaidah terkait dan melihat pembaruan dari gempa dari daerah. Tak berhenti di situ, saat proses pengerjaan, tukang yang melakukan pembangunan rumah juga harus paham struktur konsturksi rumah tahan gempa dan menggunakan teknik-teknik pembesian yang benar (pondasi, kolom, sloof, cincin dan atap).

Ungkap Ketua LPJK-DIY Dr.Ing.Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc., bagaimana hasil diskusi ini dapat meningkatkan kemampuan untuk menyediakan infrastruktur tahan gempa yang diformulasikan dalam bentuk modul latih sehingga mampu menjadi bekal pelaku dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tenaga ahli konstruksi Indonesia. Diskusi nasional ini merupakan media pertemuan profesi yang relevan dengan bidang jasa konstruksi. Untuk itu peserta yang memiliki SKA diberikan surat keterangan telah mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau CPD yang nantinya dapat digunakan dalam perpanjangan masa berlaku SKA.

“Saat ini hanya ada 170 sensor, meski target awal 500 alat. Padahal anggaranya terbatas untuk pemeliharaan, hanya 70 alat, kondisi ini kita prihatin karena kemungkinan tahun depan juga masih dianggarkan untuk 70 sensor saja,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono,ST,Dipl.Seis,M.Sc. Jika melihat wilayah Indonesia yang sangat luas dan masuk rawan gempa bumi dan tsunami, jumlah itu sangat sedikit, hal ini disampaikan pada Diskusi Nasional ‘Pelajaran Gempa Yogya dan Lombok untuk Keselamatan Indonesia’ di Auditorium FTSP Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5 Sleman, Rabu (12/9/2018).

Kilas balik yang disampaikan Ir. KPH. Bayudono Suryoadinagoro, M.Sc. dari Dewan Riset Pemda DIY mengatakan, program dan studi lingkungan yang pernah dilakukan di DIY dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu partisipasi dan prakarsa masyarakat. Perbaikan rumah aman bencana diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat psikologi dan sosial dari para korban gempa, sekaligus pemulihan ekonomi keluarga, serta ditawarkan selanjutnya agar ada Asuransi Kebencanaan serta perlunya Helipet di rumah sakit besar. “Bangun komunitas (Pokmas) untuk membangun rumah secara mandiri, cepat, aman gempa, melalui swadaya masyarakat dengan menggunakan sumber daya setempat”.

Struktur bangunan tahan gempa sangat diperlukan di daerah yang rentan terhadap bencana gempa bumi, khususnya di area yang memiliki potensi tingkat guncangan tanah yang tinggi. Harapan peserta diskusi, struktur yang dibangun agar sesuai peta gempa.

Banyaknya struktur bangunan yang tidak standar sehingga dengan intensitas gempa yang harusnya hanya menyebabkan kerusakan ringan justru yang terjadi adalah kerusakan berat. Dalam hal ini perlu reg ulasi dari pemerintah baik pusat dan daerah yang mengatur serta menerapkan ijin bangunan yang standar sesuai dengan potensi intensitas guncangan maksimalnya (Seismic Building Code). Prof. Arief Sabaruddin Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengatasi trauma healing dilakukan pelibatan masyarakat dalam membangun Rumah Tumbuh Risha.

Sejak gempa bumi 29 Juli 2018 sampai 11 September 2018 pukul18:00 WIB telah terjadi gempa susulan 5 Agustus2018 dan gempa susulan 19 Agustus 2018. Total gempabumi keseluruhan sejak 29 Juli telah terjadi 2018 gempabumi (termasuk dua gempa bumi utama). Bersama membangun Lombok selalu update harian operasi penanganan darurat bencana gempa Lombok Sumbawa, dengan koordinasi Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu 6.203 unit rumah dan 137 unit fasos siap untuk dibangun kembali.

Wujud sumbangsih keprihatinan dan perhatian korban gempa di Lombok, maka asosiasi pelaku usaha jasa konstruksi di DIY bersama LPJK menyampaikan dana sebesar 25 Juta Rupiah kepada perwakilan Pemda NTB yang diwakili Ir. Achmad Machul, M.Si. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB dan Siti Nurul Hijah, St. MT. selaku Ketua LPJKP NTB. Dalam paparannya, Achmad Machul mengajak msyarakat Lombok untuk membangun rumah yang ramah bencana, rumah yang aman mampu bertahan terhadap gempa berbahan lokal. Ungkapnya, “saat ini dilakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis lingkungan kebencanaan. Memulai dari perijinan IMB agar bangunan yang dibuat sudah memperhatikan kebencanaan”.

Berdasarkan peta hazard gempa 2002 ataupun 2012, yang disampaikan Prof. Dr.Ir.Krishna Suryanto Pribadi, Wakil Ketua LPJKN sebagian besar wilayah di Lombok, NTB memiliki tingkat kegempaan yang tinggi tercermin pada nilai PGA, nilai spektral Ss dan S1 yang harus ditinjau dalam perencanaan SNI mensyaratkan penerapan ketentuan detailing gempa yang khusus pada bangunan di wilayah dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Selain itu, bentuk dan sistem bangunan yang didesain haruslah tidak menyebabkan peningkatan “seismic demand”. Beliau melontarkan Pertanyaan klasik • “Mengapa setiap kali kejadian gempa bumi di Indonesia banyak menimbulkan korban, kerusakan rumah dan fasilitas umum (ruah sakit, sarana pendidikan, sarana usaha, infrastruktur dsb), padahal kita sudah mengalami berkali-kali kejadian gempa merusak?“. Jawabannya, karena ‘ketangguhan’ masyarakat dan bangsa ini terhadap bencana masih sangat rendah.

Memanfaatkan golden window of opportunity pasca gempa Lombok, kepedulian masyarakat meningkat, bantuan mengalir deras, masyarakat ingin segera pulih, membangun kembali Lombok pasca gempa harus memanfaatkan kesempatan emas meningkatnya kepedulian masyarakat dan upaya masyarakat untuk membangun kembali (akan segera lewat dalam 1-2 tahun) untuk sekaligus membangun ketahanan masyarakat (Build Back Better). Pelatihan dan pengawasan membangun rumah yang memenuhi kaidah tahan gempa dengan memperbaiki skill dan teknik yang sudah ada secara incremental, peran LPJK melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil dan ahli (muda). Penting disampaikan adanya inovasi PP Band Mesh Tali Pengikat Rumah Tahan Gempa. PP Band Mesh ini adalah teknologi untuk memberi penguat pada dinding bangunan tembok gedung dengan menggunakan tali Poly Propylyne sebagai pengikat dinding bangunan agar tidak runtuh saat gempa. Teknologi menggunakan PP Band Mesh ini dipelopori oleh Profesor Kimiro Meguro dari Universitas Tokyo. Demikian pula RISHA merupakan rumah dengan konsep knock down, di mana proses pembangunannya tidak membutuhkan semen dan bata, melainkan dengan menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Maka pembangunan rumah ini dapat diselesaikan dengan waktu jauh lebih cepat.

Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D. Pengarah BNPB RI menyampaikan tantangan atau keharusan pegembangan industri penanggulangan bencana: Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pengembangan peran teknik sipil.

Prof. Ir. Widodo, MSCE, PhD. dari sukarelawan UII mengingatkan bahwa diseminasi kejadian gempa kepada masyarakat memang harus hati-hati karena menyangkut ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Perlu dilakukan pembela jaran kepada masyarakat khususnya tentang kejadian dan dampak gempa bumi; Diingatkan bagi person-2 yang lebih tahu sebaiknya lain kali menanyakan kepada ahlinya tentang HOAX yang tersebar di media sosial. Di lapangan ditemukan belum fahamnya perbedaan antara Rapid Visual Screening RVS dengan Damage Assessmen. Untuk itu, segera dilakukan pencerahan, training petugas dan pemberlakuan kriteria kerusakan yang baku dan berlaku menyeluruh. Sebagian aparat di lapangan kawatir tersangkut hukum atas kemungkinan perbedaan persepsi dengan masyarakat tentang jenis atau level kerusakan yang akan diputuskan, Model Huntap segera ditetapkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, keinginan dan partisipasi masyarakat, Pendampingan oleh Fasilitator yang dikoordinasi oleh pemegang amanah. Walaupun loss assessment secara kasar sudah diperkirakan, tetapi masalah dilapangan masih tumbul yaitu rumah siapa yang termasuk rusak berat atau roboh, rusak sedang dan rusak ringan guna penyaluran bantuan yang lebih adil.

Pembangunan perumahan lebih didasarkan atas target kuantitas. Kualitas rumah khususnya Rumah Tahan Gempa masih belum seperti yang diharapkan, hal ini merupakan problem dari tahun ke tahun yang masih berlanjut. Pembentukan komitmen dan peningkatan kapasitas SDM yang Pro kualitas terhadap Fihak Pemerintah, Pengembang perumahan, Kontraktor, Konsultan Perencana, Konsultan Managemen Konstruksi dan kepedulian dan kapasitas masyarakat.
Kerusakan rumah disosialisasikan sebagai bahan pembelajaran, peningkatan pengetahuan tentang risiko bencana alam dan, peningkatan kapasitas dan skills, mandor dan tukang diorentasikan bekerja dengan rekannya di luar daerah korban gempa. Bentuk organisasi penanggulangan bencana yang effektif dan kompeten, menggunakan berbagai teknik dan teknologi untuk keperluan koordinasi dan komunikasi.
Salah satu kesuksesan program Recovery adalah tersedianya Sumber Daya, baik sumberdaya alam, manusia, finansial, fasilitas, equipment, material ataupun technology. Tidak adanya kesiapan dapat menimbulkan masalah pada program recovery. Segera diidentifikasi semua jenis sumber daya lokal yang tersedia, mengefektifkan sumber daya bantuan pemerintah dan fihak donatur. Lakukan segera TOT SDM lokal, menghimpun relawan dari Stakeholder yang terkait. Segera dilakukan penyuluhan tentang Hukum.[Doso W]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.