Home > berita > Workshop Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli Konstruksi

Workshop Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli Konstruksi

Bersamaan dengan tahun baru 1 Januari 2019 dimulailah sertifikasi digital, untuk mengurangi tindakan penyimpangan atau pemalsuan, yang didukung kesiapan LSP di seluruh Indonesia. Proses sertifikasi digital ini berjalan apabila Peraturan Menteri PUPR sudah terbit.
Pentingnya proses sertifikasi digital ini dilakukan, untuk menjawab bagaimana ke depan dapat diwujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4)? Lembaga LPJK yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, akan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Konteks ini mengemuka dalam paparan yang disampaikan oleh Ir. Aca Ditamiharja, M. Eng selaku Direktur Eksekutif LPJK Nasional, pada Kamis 20 Desember 2018 di gedung PIP2B-DIY pada suatu rangkaian diskusi Workshop Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Konstruksi. Workshop diawali sambutan pembukaan oleh Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc selaku Ketua LPJK-DIY.

Workshop yang membahas Peraturan Lembaga LPJKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program PKB Online menurut Devi Hilsa F, ST selaku Ketua Subdivisi PPKB Teknologi Informasi LPJKN, Direktorat Teknologi Informasi Badan Pelaksana LPJK Nasional merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan PKB secara elektronik sebagai bagian dari layanan SIKI-LPJK Nasional. Kemanfaatnya untuk menggantikan Buku Log; berbasis web dan mobile, dapat diakses kapan dan dimana saja, dapat diakses dari perangkat apa saja (komputer, handphone, tablet dll).

 

Tuntutan Mutu Produk Konstruksi

Pentingnya sertifikasi untuk menjaga tuntutan mutu produk konstruksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh tenaga kerja yang bekerja pada penyelenggaraan jasa konstruksi wajib bersertifikat.
Bagaimana bisa menjaga mutu produk konstruksi agar terjaga? Tak lain dengan menerapkan Standar SNI/ISO Jasa Konstruksi (Penilaian Kesesuaian – Conformity Assessment) pada setiap lini dan tahapan penyelenggaraan konstruksi yang mencakup: Tenaga Kerja Konstruksi dengan SNI ISO/IEC 17024 dan SKKNI/KKNI; Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan SNI ISO/IEC 17065, SNI ISO/IEC 17020 dan SNI / Permen Jasa Konstruksi; Fabrikasi & Sistem Delivery dengan SNI/ISO terkait; Material, Peralatan & Lingkungan dengan SNI ISO/IEC 17025 dan SNI terkait; Pemeliharaan & Perawatan Produk Konstruksi dengan SNI ISO/IEC 17020 dan SNI terkait.

Profil Tenaga Kerja Konstruksi

 

 

 

 

 

 

 

Data tersebut termasuk TKA : 45 orang terbagi dari negara Jepang 25%, China 18,75%, lainnya 56,25% (Singapura, Jerman, Turki, Australia, Belanda, dan Kanada)
TKA ASEAN 3.351 orang (2.876 ACPE & AA 475 orang, termasuk 1.025 ACPE & 154 AA dari Indonesia.

 

Pengembangan dan Percepatan Sertifikasi

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang kini terkenal disebut PKB sesungguhnya sebagai upaya memelihara kompetensi Tenaga Ahli untuk menjalankan praktik Tenaga Ahli secara berkelanjutan.
Pemeran penyelenggara Program PKB memerlukan hubungan sinergis antara LPJK, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, Lembaga Pendidikan/Pelatihan, dan institusi lainnya yang Wajib mengajukan kegiatan PPKB dan mendapat persetujuan LPJK untuk keabsahan kegiatan PPKB dan nilai SKPK. Dengan demikian, asosiasi yang dapat melakukan proses verifikasi awal dan validasi awal adalah asosiasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Lembaga.

Untuk pengembangan dan percepatan sertifikasi dilakukan dengan pelatihan dan uji, pengembangan skema, mendirikan lembaga pelatihan dan sertifikasi masal di proyek konstruksi. Dilakukan juga strategi lainnya seperti program pemagangan, distance learning, pembelajaran mandiri, sertifikasi SKTK untuk SMK dan Politeknik, pengembangan sistem informasi (satu data), pengembangan keprofesian oleh asosiasi.
Gencarnya pertanyaan yang diajukan peserta dalam tiga sessi, menarik untuk di simak di antaranya seputar pendidikan lintas program, perbedaan sertifikasi baru dan perpanjangan, pelatihan kerja formal atau pendidikan singkat, pendidikan dapat dipakai di berbagai SKA sepanjang masih dalam konten basic pendidikannya, referensi kerja yang belum dapat digunakan untuk penilaian SKPK, kewajiban pembelajaran mandiri, kemungkinan pemberian kesempatan asosiasi untuk penyelenggaraan pembelajaran mandiri, distance learning yang diperluas karena lebih diperlukan, SKA berlaku 3 tahun sedangkan nilai yang dikumpulkan berlaku 3 tahun, masa berlaku sertifikat dan batasan sebelum 3 bulan masih bisa diperpanjang namun lebih 3 bulan harus permohonan baru.

Simulasi Penilaian Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan disampaikan oleh Hidayat, ST dari LPJK-DIY dengan praktek pengisian secara langsung menggunakan laptop atau handphone androit. Peserta Workshop Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan mendapatkan sertifikat untuk mendapatkan SKPK. (Doso W).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.