Home > berita > Perlunya Perkuatan “Tim Verifikasi dan Validasi Awal” (TVVA)

Perlunya Perkuatan “Tim Verifikasi dan Validasi Awal” (TVVA)

Pemberkasan Badan Usaha yang telah disiapkan, disusun oleh personil verifikasi dan di validasi oleh personil validasi awal di asosiasi adalah lebih sulit dan perlu ketelitian, dibanding pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh 2 asesor. Untuk itu, perlu adanya perkuatan Tim Verifikasi dan Validasi Awal Asosiasi (TVV), dengan menambah kekuatan personil ataupun mengupayakan kaderisasi TVV di setiap asosiasi perusahaan masing-masing. Hal ini penting dilakukan agar tidak banyak terjadi kesalahan pada berkas badan usaha yang diajukan untuk proses asesmen di USBU. Apabila posisi TVV lemah kurang maksimalnya filter pada Data Base dan kurang cermatnya Verifikatir & Validator akan berakibat banyak kesalahan berkas, seperti salah ketik nama atau alamat, salah ketik tahun atau besaran rupiah pada format Penilaian Diri Sendiri (PDS) yang perlu waktu untuk perbaikan.

Hal ini, akan lebih vatal lagi apabila pengajuan berkas badan usaha yang tidak memenuhi syarat atau kurang lengkap ditolak oleh kedua asesor karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, permodalan perusahaan tenaga ahli atau kurangnya pengalaman pekerjaan, sehingga data menjadi null tidak tayang di sistem SIKI dan berkas dikembalikan yang menjadikan badan usaha harus membayar lagi bila mengajukan berkas permohonan sertifikasi badan usaha (SBU).

Untuk memperjelas pembagian tugas, tanggung-jawab dan wewenang Asosiasi Perusahaan, VVA Asosiasi, AKBU dan USBU dalam proses Sertifikasi Badan Usaha.

Suasana Diskusi Forum Asesor 27 Desember 2018

Pentingnya peran proses dan prosedur  Verifikasi dan Validasi Awal di Asosiasi secara lengkap dan benar.

  • tertuang pada Perlem LPJKN Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (8) dan
  • Perlem LPJKN Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (8) berbunyi:

 “Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau Pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS)”.

Pertemuan Forum AKBU kali ini Focus membahas Bagaimana Memperkuat Tim Verifikasi dan Validasi Awal (TVVA)yang dibuka secara resmi oleh Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono,M.Sc. selaku Ketua LPJK-DIY; pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Jam 12.00 sd.16.00 WIB  bertempat di Raya’s Kitchen & Coffee. Ketua LPJK-DIY yang intensif mengikuti diskusi forum ini, menginginkan proses sertifikasi dapat dipercepat dan mengurangi hal yang dapat menghambat proses sertifikasi badan usaha.

Bagaimana mengaktifan Asesor yang telah lulus Pelatihan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU), dan yang telah melakukan registrasi ulang sebanyak 27 orang di DIY. Saat ini, masih ada 3 orang calon asesor yang telah lulus Pelatihan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) tetapi belum mendaftar resmi di LPJK-DIY yang menyatakan bersedia dan mau ditugasi untuk asesmen, sehingga asesor tersebut perlu diaktifkan? Asesor yang telah lama ijin cuti tidak asesmen supaya dapat aktif kembali untuk dapat ditugasi asesmen badan usaha.

Adanya perkembangan peraturan dan perundangan telah lama tidak dibahas bersama dalam forum AKBU dan TVV, sehingga perlu ada kesepahaman untuk mencapai kesekatan agar dapat dicapai kemudahan dalam proses peyiapan berkas badan usaha oleh Tim Verfikasi dan Validasi Awal Asosiasi (TVV) serta kemudahan dalam proses asesmen oleh Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU), seperti:

1. SE No. 13, perubahan kekayaan bersih dan permohonan penurunan subklasifikasi.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

3. Adanya perubahan proses IUJK terkait proses perijinan secara Online Single  Submission (OSS) yang saat ini masih menunggu perubahan Permen PU nomor 4 Tahun 2011 tentang IUJK.

Proses SBU yang dinamis setiap saat perlu perbaikan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Dalam pengajuan pengalaman pekerjan konsultan, apakah mungkin dapat dibuat lebih ringkas lagi, agar tidak terlalu tebal, akan tapi berkas tetap lengkap serta memenuhi syarat?

Lebih lanjut, menurut Fitri Hadiprabowo, ST. selaku Manajer Eksekutif dijelaskan bahwa pada era digital sertifikasi sudah tiba di tahun 2019. Bagaimana pelayanan jasa konstruksi selanjutnya? Perubahan tersebut tentu perlu penyesuaian. Era Sertifikasi dengan sitem Hardcopy ditinggal, diganti dengan era digitasi lisensi menggunakan data-base.

Hasil Pertemuan yang dirangkum oleh Pengurus Forum AKBU

1. Hasil Kinerja AKBU tahun 85% baik, 15% failed

2. Permintaan naik turun kualifikasi dapat sewaktu waktu dilakukan tapi perlu diperhatikan syarat dan peraturan yang lain.

3. Naik Turun kekayaan bersih tergantung kualifikasi SE No. 13 perubahan KB dan penurunan sub kualifikasi.

4. Untuk perubahan dari kelas kecil ke menengah tidak memerlukan surat KAP.

5. Jika data Badan Usaha tidak sesuai dengan LKPP maka memerlukan klarifikasi dengan LPJK.

6. Perlu perbaruan informasi bagi asesor dan VVA mengenai peraturan MenkumHam tentang OSS IUJK.

Hasil ini sudah disepakati bersama-sama oleh peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bagaimana ke depan dapat mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4)? Lembaga independen, LPJK  yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, akan etap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (Doso W).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.