Home > berita > Perkuat Validasi Data Tenaga Kerja Konstruksi, LPJK Nasional Gandeng Dukcapil Kemendagri

Perkuat Validasi Data Tenaga Kerja Konstruksi, LPJK Nasional Gandeng Dukcapil Kemendagri

Jakarta, LPJK.net – Hari ini, Senin, (15/7/2019), LPJK Nasional meneken kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil). Disaksikan langsung oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), acara digelar di ruang auditorium Kementerian PUPR di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dihadiri Dewan Pengawas, para Pengurus LPJK Nasional, serta perwakilan asosiasi badan usaha dan profesi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya, yakni penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PUPR dan Kemendagri yang digelar pada 25 Januari 2019.

Dalam kesempatan ini, Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai mengungkapkan bahwa lingkup kerja sama dengan Ditjen Dukcapil akan fokus pada fungsi dan peran sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam penerbitan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat tenaga ahli (SKA) dan sertifikat tenaga kerja (SKT) melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIP), data kependudukan, dan KTP elektronik.

“Kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri hari ini akan fokus pada pemanfaatan data kependudukan yang dimiliki Kemendagri dan data tenaga kerja konstruksi yang saat ini terdapat di portal SIKI LPJK Nasional,” ungkap Ruslan.

Menurut Ruslan, LPJK kerap menghadapi kendala di lapangan dalam hal data dukung yang disampaikan dalam proses sertifikasi. Misalnya saja data diri tenaga kerja atau pengurus perusahaan atau kontraktor yang ternyata tidak sesuai saat disampaikan dalam proses sertifikasi.

“Karena data dukung yang tidak sesuai, membuat proses sertifikasi berjalan menjadi lebih lama. Karena verifikasi akhirnya harus dilakukan secara manual, dan saya kira ini sangat menyita waktu,” ujar Ruslan.

Melalui kerja sama ini, Ruslan juga berharap agar nantinya proses verifikasi berjalan lebih cepat, lebih pasti, dan lebih akurat. Apalagi saat ini LPJK telah menerapkan penggunaan sertifikat digital. Sehingga, menurut Ruslan, kerja sama dengan Kemendagri merupakan peluang strategis bagi LPJK dan Kementerian PUPR dalam mengejar target 512 ribu sertifikasi pada 2019.

Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkomitmen menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data hasil sinkronisasi dari LPJKN dan Kementerian PUPR.

Selanjutnya, menurut Zudan, pihaknya juga akan menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP elektronik sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh LPJKN, termasuk penyediaan kartu secure access module yang akan dipersonalisasi secara khusus dan akan diaktivasi oleh LPJKN.

“Tidak hanya itu, kami, Kemendagri juga akan aktif melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP elektronik bagi tenaga kerja konstruksi ini ke seluruh media cetak dan elektronik. Hal ini penting agar komitmen kerja sama seperti hari ini bisa diterima secara luas oleh publik,” ungkap Zudan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.